Budaya Mundur Untuk Pejabat Publik April 12, 2011
Posted by snhadi in Kursi Patah, Senyuman Cinta.Tags: Arifinto, Budaya Malu, Budaya Mundur dari Jabatan, DPR, PKS
2 comments
Bukan barang aneh kalau kita mendengar pejabat di negara lain, seperti Jepang, Cina, dll akan mengundurkan diri dari jabatannya karena kedapatan bersalah, meskipun mungkin pengadilan belum sampai memutuskan yang bersangkutan benar-benar bersalah.
Sementara di negeri ini, budaya meletakkan jabatan saat melakukan kesalahan sangat jarang terjadi, bahkan meskipun pengadilan sudah memutuskan bersalah, kekuasaan yang digenggam tak kunjung juga diserahkan. Terbukti sangat banyak pejabat publik yang sudah jelas-jelas diperkarakan masih saja tetap bersikukuh memangku jabatan dengan alasan tidak mau lari dari tanggung jawab atau yang lebih parah adanya anggapan bahwa mengundurkan diri saat pengadilan belum memutuskan bersalah sama saja dengan mengakui diri sendiri bersalah (mana ada sih maling yang mau mengaku dengan suka rela bahwa dirinya mencuri?). Pejabat publik ini lebih suka kalau diberhentikan secara paksa dan tak terhormat.
Read more…
Menakar Baik-Buruk Cerainya Koalisi March 1, 2011
Posted by snhadi in Kursi Patah.Tags: Demokrat, Golkar, Koalisi SBY, PKS
add a comment
Melihat gonjang-ganjing politik yang sedang ramai akhir-akhir ini khususnya pasca perbedaan pendapat antara F-Demokrat vs F-PKS dan F-Golkar mengenai hak angket DPR tentang Mafia Pajak, publik dibuat penasaran, langkah apakah yang kira-kira akan diambil pak SBY selaku dewan pembina Partai Demokrat yang notabene adalah presiden negeri ini.
Partai Demokrat sendirinya sepertinya sudah benar-benar kecewa dengan dua partai tersebut (Golkar dan PKS) yang selalu bersebrangan, terutama untuk kasus century, keistimewaan Yogyakarta, dan hak angket mafia pajak. Bahkan mereka terang-terangan mengatakan bahwa partai-partai yang merasa koalisi itu sudah menghunus pedang (seperti yang diungkapkan salah satu fungsionarisnya saat diwawancara TVone kemarin malam). Bahkan mereka dengan terang-terangan meminta ketua dewan pembinanya (pak SBY) mengeluarkan PKS dari gerbong koalisi karena dianggap terus membandel, sedangkan Golkar meskipun memiliki sikap sama seperti PKS rupanya masih diharapkan berada di koalisi (tentu karena jumlah anggota DPR dari F-Golkar yang cukup banyak sehingga hitung-hitungan secara politik akan sangat merugikan koalisi jika harus mendepak Golkar dari partai pendukung pemerintah).
Read more…
