jump to navigation

Menakar Baik-Buruk Cerainya Koalisi March 1, 2011

Posted by snhadi in Kursi Patah.
Tags: , , ,
trackback

Melihat gonjang-ganjing politik yang sedang ramai akhir-akhir ini khususnya pasca perbedaan pendapat antara F-Demokrat vs F-PKS dan F-Golkar mengenai hak angket DPR tentang Mafia Pajak, publik dibuat penasaran, langkah apakah yang kira-kira akan diambil pak SBY selaku dewan pembina Partai Demokrat yang notabene adalah presiden negeri ini.

Partai Demokrat sendirinya sepertinya sudah benar-benar kecewa dengan dua partai tersebut (Golkar dan PKS) yang selalu bersebrangan, terutama untuk kasus century, keistimewaan Yogyakarta, dan hak angket mafia pajak. Bahkan mereka terang-terangan mengatakan bahwa partai-partai yang merasa koalisi itu sudah menghunus pedang (seperti yang diungkapkan salah satu fungsionarisnya saat diwawancara TVone kemarin malam). Bahkan mereka dengan terang-terangan meminta ketua dewan pembinanya (pak SBY) mengeluarkan PKS dari gerbong koalisi karena dianggap terus membandel, sedangkan Golkar meskipun memiliki sikap sama seperti PKS rupanya masih diharapkan berada di koalisi (tentu karena jumlah anggota DPR dari F-Golkar yang cukup banyak sehingga hitung-hitungan secara politik akan sangat merugikan koalisi jika harus mendepak Golkar dari partai pendukung pemerintah).

Entah apa yang akan diputuskan SBY kelak mengenai desakan pendukungnya ini. Apakah benar-benar akan menceraikan PKS dan mempertahankan Golkar atau justru membuang keduanya dari koalisi. Yang jelas, masyarakat awam berharap SBY bisa mengambil keputusan dengan bijak, tidak terpengaruh sikap emosional semata para pendukungnya. Bagi saya, SBY harus mempertimbangkan beberapa hal:

  1. Koalisi yang dibentuk didasarkan pada keinginan untuk menciptakan dan menjalankan pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif untuk kepentingan bangsa. Karenanya perbedaan pendapat di antara partai koalisi namun tetap memiliki hakikat tujuan yang sama, seharusnya bisa diterima sebagai bentuk dinamika menguntungkan bukan sebagai bentuk ancaman. Jujur, saya merasa miris ketika partai Demokrat melalui juru bicaranya (saat diwawancara TVone tadi malam), mengungkap alasan tersembunyi (mungkin keceplosan) kenapa mereka akhirnya menolak hak angket mafia pajak padahal awalnya justru anggota F-Demokrat yang pertama mengusulkan, yakni dikhawatirkan hak angket dijadikan jalan untuk menjegal SBY dan menelusuri dugaan adanya aliran dana dari perusahaan pengemplang pajak kepada partai Demokrat saat pemilu. Padahal sebenarnya kalau mereka memang benar-benar bersih kenapa harus takut? Atau mencurigai hak angket sebagai agenda Golkar untuk membersihkan nama baik ketua umumnya.
  2. Jika sampai perceraian terjadi, saya justru khawatir citra Partai Demokrat menjadi buruk di mata masyarakat. Jangan sampai PD dianggap sebagai kacang lupa pada kulitnya. Karena semua pun tahu, tahun 2009 saat popularitas SBY sebagai calon presiden turun tinggal 20%-an, SBY melakukan kontrak politik dengan beberapa partai untuk mendukungnya dalam pemilu, masa setelah SBY-Boediono meduduki kekuasaan, partai pendukung disingkirkan.
  3. Kalaupun SBY harus menyingkirkan partai “bandel” dari koalisi, lebih elok rasanya jikalau SBY menceraikan dua-duanya sekaligus, karena saya menganggap, kebandelan mereka sama, jadi kenapa harus membedakan. Jika SBY berani menyingkirkan Golkar, SBY juga harus berani menyingkirkan PKS dan sebaliknya.
  4. Jika SBY tidak jadi menceraikan dua partai ini, SBY juga harus berani mengambil tindakan untuk bisa meredam dan mengobati rasa kecewaPD terhadap PKS dan Golkar. Saya yakin ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang intensif dan penuh kekeluargaan.
  5. Ke depan SBY harus berani menghentikan politik pencitraan, karena saya yakin masyarakat tidak membutuhkannya. Rakyat hanya butuh kerja nyata pemerintah untuk mewujudkan janji-janjinya.
  6. SBY juga diharapkan mampu membimbing PD agar anggota-anggotanya jangan terkesan arogan, dan menganggap diri mereka lebih berkuasa dibanding partai koalisi lainnya. Karena koalisi di negeri ini pada hakikatnya adalah koalisi antara SBY dan partai-partai pendukung seperti PD, PKS, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. Koalisi juga dibangun atas prinsip kesetaraan, bukan didasari atas keinginan mengakuisisi semua partai pendukung agar bisa satu suara (mohon diingat sistem demokrasi di republik ini yang berlaku bukan sistem parlementer).

Akhirnya saya sebagai masyarakat awam berharap dinamika politik yang terjadi di negeri ini jangan sampai mengganggu kinerja pemerintah dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya. Dengan demikian saya berharap negeri ini akan menjadi negeri yang lebih sejahtera dalam hal ekonomi dan dewasa dalam berpolitik.

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: